Perubahan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi cara perusahaan menjalankan bisnis. Aturan perizinan, ketentuan lingkungan, hingga kebijakan industri sering menuntut perusahaan untuk menyesuaikan operasional dan berkomunikasi dengan berbagai pihak.

Dalam situasi tersebut, menjaga reputasi melalui pemberitaan media saja belum cukup. Perusahaan juga perlu memahami kebijakan, menjalin hubungan dengan regulator, dan membangun komunikasi bersama pihak yang terdampak.

Fungsi inilah yang dikenal sebagai public affairs.

Public affairs adalah fungsi komunikasi strategis yang mengelola hubungan organisasi dengan pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan publik. Tujuannya membantu organisasi memahami perkembangan kebijakan, menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab, dan menjaga hubungan yang mendukung keberlangsungan operasional.

Lalu, apa perbedaan public affairs dengan public relations, dan kapan perusahaan membutuhkan fungsi ini?

Public Affairs Adalah Apa?

Public affairs merupakan bagian dari pengelolaan hubungan antara organisasi dengan lingkungan kebijakan dan kepentingan publik.

Aktivitasnya mencakup pemantauan regulasi, komunikasi dengan instansi pemerintah, penyampaian masukan kebijakan, hingga pengelolaan isu yang berkaitan dengan masyarakat.

Definisi Public Affairs dalam Dunia Bisnis

Dalam konteks perusahaan, public affairs membantu manajemen memahami bagaimana keputusan pemerintah dan dinamika kepentingan publik dapat memengaruhi operasional bisnis.

Contohnya, perusahaan energi perlu mengikuti perkembangan aturan lingkungan dan ketentuan industri. Tim public affairs dapat membantu mengidentifikasi perubahan kebijakan, menyiapkan bahan komunikasi, serta mengoordinasikan penyampaian informasi kepada regulator.

Fungsi tersebut tidak menggantikan pekerjaan tim legal atau kepatuhan. Public affairs mendukung komunikasi dan pengelolaan hubungan, sementara penilaian hukum tetap menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki kewenangan.

Siapa Saja Publik yang Menjadi Fokus Public Affairs?

Istilah public dalam public affairs memiliki cakupan lebih luas daripada masyarakat umum.

Pihak yang menjadi perhatian biasanya berkaitan langsung dengan proses kebijakan, kegiatan organisasi, atau dampak operasional perusahaan.

Kelompok tersebut mencakup kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, regulator, anggota legislatif, asosiasi industri, komunitas terdampak, serta organisasi masyarakat yang relevan.

Setiap kelompok memiliki kepentingan dan kewenangan berbeda.

Sebagai contoh, kementerian dapat berperan dalam perumusan kebijakan nasional. Pemerintah daerah menangani kewenangan di wilayahnya, sementara komunitas lokal dapat menyampaikan aspirasi terkait dampak kegiatan perusahaan.

Karena itu, komunikasi public affairs perlu menyesuaikan kebutuhan informasi masing-masing pihak.

Kenapa Perusahaan Indonesia Membutuhkan Public Affairs?

Perusahaan yang bergerak dalam industri dengan regulasi ketat sering menghadapi perubahan kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan bisnis.

Sektor energi, pertambangan, transportasi, telekomunikasi, dan infrastruktur merupakan beberapa contoh industri yang memiliki hubungan intensif dengan regulator.

Melalui public affairs, perusahaan dapat mengikuti perkembangan kebijakan, memahami pandangan pemangku kepentingan, dan mempersiapkan langkah komunikasi sebelum muncul persoalan.

Namun, kebutuhan ini tidak terbatas pada perusahaan besar. Bisnis yang sedang berekspansi atau menjalankan proyek dengan dampak terhadap masyarakat juga dapat memerlukan fungsi public affairs.

Public Affairs vs Public Relations, Apa Bedanya?

Public affairs dan public relations sama-sama mengelola hubungan organisasi dengan pihak eksternal. Perbedaannya terletak pada fokus pekerjaan dan jenis pemangku kepentingan yang menjadi perhatian utama.

Jika pembahasan public relations adalah berkaitan dengan pengelolaan hubungan dan reputasi organisasi secara luas, public affairs lebih khusus menangani hubungan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Perbedaan Fokus Kerja Public Affairs dan PR

Public affairs berfokus pada hubungan perusahaan dengan pemerintah, pembuat kebijakan, dan kelompok yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sebaliknya, public relations memiliki cakupan komunikasi lebih luas, seperti hubungan media, komunikasi karyawan, reputasi perusahaan, dan komunikasi dengan pelanggan maupun masyarakat.

Meski berbeda, kedua fungsi sering bekerja bersama, terutama ketika perusahaan menghadapi persoalan yang melibatkan regulator sekaligus perhatian publik.

BINUS UNIVERSITY

Perbedaan Tujuan Public Affairs dan PR

Tujuan utama public affairs adalah mendukung hubungan organisasi dengan lingkungan kebijakan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, public relations berfokus membangun pemahaman, kepercayaan, dan reputasi organisasi di mata para pemangku kepentingannya.

Berikut perbandingan keduanya.

Aspek Public Affairs Public Relations
Tujuan Mengelola hubungan terkait kebijakan dan kepentingan publik Membangun hubungan dan reputasi organisasi
Audiens utama Pemerintah, regulator, legislatif, komunitas terdampak Media, pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat
Kanal Konsultasi kebijakan, forum resmi, dialog pemangku kepentingan Media massa, media sosial, komunikasi internal, acara
Ukuran keberhasilan Kualitas hubungan, keterlibatan kebijakan, kesiapan menghadapi regulasi Pemahaman publik, reputasi, sentimen, keterlibatan audiens
Waktu pelaksanaan Berkelanjutan mengikuti perkembangan kebijakan Berkelanjutan serta mengikuti kebutuhan komunikasi
Penanggung jawab Public affairs, government relations, legal, dan manajemen Corporate communication, public relations, dan manajemen

Perbedaan tersebut tidak berarti public affairs sepenuhnya terpisah dari PR.

Pada beberapa perusahaan, public affairs berada di bawah divisi corporate communication. Di organisasi lain, fungsi ini dapat bergabung dengan government relations atau corporate affairs.

Fungsi Public Affairs di Perusahaan

Fungsi public affairs tidak hanya menjalin hubungan dengan pejabat atau menghadiri forum pemerintah. Pekerjaannya mencakup pemahaman kebijakan, penyusunan komunikasi, dan pengelolaan kepentingan berbagai pihak.

Relasi dengan Kementerian dan Regulator

Perusahaan perlu memiliki jalur komunikasi resmi dengan instansi yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Public affairs membantu menyiapkan materi pertemuan, mengoordinasikan penyampaian informasi, serta memastikan perusahaan memahami arahan dan ketentuan regulator.

Hubungan tersebut harus dibangun secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur.

Tujuannya bukan memperoleh perlakuan khusus, melainkan memastikan komunikasi berjalan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Advokasi Kebijakan yang Berdampak pada Bisnis

Advokasi kebijakan merupakan upaya menyampaikan pandangan, data, atau rekomendasi kepada pihak yang berwenang dalam proses kebijakan.

Sebagai contoh, asosiasi industri dapat memberikan masukan mengenai dampak rancangan aturan terhadap pelaku usaha.

Tim public affairs membantu mengumpulkan data, menyusun posisi organisasi, dan mempersiapkan penyampaian masukan melalui mekanisme resmi.

Aktivitas advokasi perlu didasarkan pada informasi yang akurat serta memperhatikan kepentingan masyarakat yang mungkin terdampak.

Manajemen Isu Sebelum Menjadi Krisis

Perubahan aturan, keluhan masyarakat, atau perbedaan pandangan dengan regulator dapat berkembang menjadi persoalan reputasi apabila tidak ditangani secara tepat.

Melalui komunikasi krisis, perusahaan dapat mengenali persoalan lebih awal, menilai tingkat risikonya, dan menentukan pihak yang perlu dilibatkan.

Misalnya, keluhan masyarakat terhadap kegiatan operasional perusahaan dapat menjadi isu yang memerlukan penanganan bersama tim operasional, legal, komunikasi, dan public affairs.

Respons yang baik tidak berhenti pada klarifikasi. Perusahaan juga perlu memeriksa substansi keluhan dan melakukan perbaikan apabila ditemukan masalah.

Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Non-Konsumen

Tidak semua pihak yang memengaruhi kegiatan perusahaan merupakan pelanggan.

Komunitas lokal, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, hingga lembaga pemerintahan dapat memiliki kepentingan yang perlu diperhatikan.

Public affairs membantu perusahaan menyusun pesan sesuai kebutuhan informasi masing-masing pihak.

Aktivitas ini dapat dilakukan melalui pertemuan, konsultasi, diskusi kelompok, atau penyampaian informasi melalui kanal resmi.

Prinsip utamanya adalah membangun pemahaman bersama, bukan hanya mencari dukungan terhadap kepentingan perusahaan.

Contoh Public Affairs di Indonesia

Penerapan public affairs dapat ditemukan dalam berbagai program komunikasi pemerintah dan korporasi. Aktivitasnya tidak selalu berupa advokasi kebijakan. Penyelarasan pesan, koordinasi antarlembaga, dan pengelolaan komunikasi publik juga dapat berkaitan dengan fungsi ini.

Messaging Pemerintah yang Terasa Natural

Komunikasi pemerintah sering melibatkan informasi kebijakan, program, dan layanan yang perlu dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat.

Tantangannya adalah menyampaikan pesan resmi dengan bahasa yang jelas tanpa menghilangkan substansi kebijakan.

Pendekatan tersebut relevan dengan tema portofolio Markathing, Making Government Messaging Feel Native.

Sebagai ilustrasi, sebuah kementerian ingin menyosialisasikan program baru kepada masyarakat. Tim komunikasi perlu memahami isi kebijakan, mengenali karakter audiens, dan menyusun pesan yang mudah digunakan oleh unit kerja terkait.

Tim public affairs dapat membantu memetakan pemangku kepentingan dan memastikan materi komunikasi selaras dengan tujuan program.

Contoh ini menggambarkan penerapan konsep, bukan rincian hasil proyek Markathing yang telah diverifikasi.

Kerangka Komunikasi Krisis Nasional

Contoh yang terdokumentasi dalam portofolio Markathing adalah pengembangan kerangka komunikasi krisis nasional untuk Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Dalam proyek tersebut, Markathing menjalankan penyelarasan komunikasi dengan lebih dari 60 kementerian dan lembaga melalui diskusi kelompok terarah. Kegiatan dilanjutkan melalui forum daring yang melibatkan pemerintah daerah dari Aceh hingga Papua Pegunungan.

Hasilnya berupa kerangka STANDBY yang terdiri atas Sadari, Telusuri, Analisis, Normatif, Diseminasi, Berkala, dan Yakinkan.

Kerangka ini dikembangkan sebagai panduan praktis untuk membantu penyelarasan respons komunikasi krisis lintas instansi. Portofolio menyebutkan bahwa kerangka tersebut diarahkan untuk diadopsi sebagai standar nasional, bukan menyatakan bahwa seluruh instansi telah menerapkannya.

Markathing

Contoh ini memperlihatkan hubungan antara komunikasi strategis, koordinasi pemangku kepentingan, dan tata kelola informasi pemerintah.

Batas Public Affairs dalam Praktik Profesional

Public affairs perlu dijalankan melalui mekanisme komunikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyampaian aspirasi, konsultasi kebijakan, dan komunikasi dengan regulator harus memiliki tujuan yang jelas serta mengikuti ketentuan yang berlaku.

Public affairs bukan cara untuk memperoleh izin melalui jalur tidak resmi, memberikan imbalan kepada pengambil keputusan, atau menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui publik.

Praktik yang bertanggung jawab justru membantu perusahaan membangun hubungan jangka panjang berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan.

Kapan Perusahaan Perlu Public Affairs dan Kapan Cukup PR?

Kebutuhan public affairs bergantung pada karakter bisnis, tingkat keterlibatan pemerintah, dan risiko yang dihadapi perusahaan.

Tidak semua aktivitas komunikasi memerlukan tim public affairs tersendiri.

3 Tanda Perusahaan Membutuhkan Public Affairs

  1. Operasional berkaitan dengan izin dan regulator. Perusahaan membutuhkan koordinasi berkelanjutan dengan instansi pemerintah untuk memahami kewajiban dan ketentuan yang berlaku.
  2. Perubahan kebijakan memengaruhi bisnis. Perusahaan perlu memantau regulasi baru, menilai dampaknya, dan menyiapkan komunikasi kepada pihak terkait.
  3. Kegiatan perusahaan menimbulkan perhatian publik. Proyek yang berdampak pada masyarakat memerlukan dialog dengan komunitas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

3 Situasi yang Umumnya Cukup Ditangani PR

  1. Peluncuran produk. Perusahaan ingin memperkenalkan produk baru melalui media dan aktivitas komunikasi pemasaran.
  2. Kampanye merek. Fokus kegiatan adalah meningkatkan pengenalan, membangun citra, atau memperkuat hubungan dengan konsumen.
  3. Hubungan media rutin. Perusahaan membutuhkan pengelolaan siaran pers, wawancara, dan pemberitaan tanpa persoalan kebijakan yang signifikan.

Dalam situasi tersebut, tim PR umumnya dapat menjadi penanggung jawab utama. Public affairs dapat dilibatkan apabila muncul kebutuhan komunikasi dengan regulator atau kelompok kepentingan publik.

Checklist 5 Pertanyaan Sebelum Menggunakan Jasa Public Affairs

Gunakan daftar berikut untuk menilai kebutuhan organisasi.

Apakah kegiatan perusahaan bergantung pada keputusan atau kebijakan pemerintah?

Apakah perubahan regulasi dapat memengaruhi kelangsungan bisnis?

Apakah perusahaan perlu berkomunikasi dengan beberapa instansi atau regulator?

Apakah kegiatan perusahaan berpotensi berdampak pada masyarakat atau komunitas tertentu?

Apakah tim internal belum memiliki kapasitas mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan terkait kebijakan?

0 dari 5 kondisi sesuai

Atur ulang

Nilai kembali kebutuhan berdasarkan tingkat risiko kebijakan dan kemampuan tim internal. Satu kondisi yang berisiko tinggi pun dapat memerlukan dukungan public affairs.

Daftar tersebut merupakan alat penilaian awal, bukan standar baku penentuan kebutuhan jasa. Perusahaan tetap perlu mempertimbangkan kompleksitas operasional dan risiko yang dihadapi.

Langkah Awal Membangun Fungsi Public Affairs

Perusahaan tidak harus langsung membentuk divisi baru untuk menjalankan public affairs. Fungsi ini dapat dimulai melalui koordinasi beberapa unit kerja yang sudah tersedia.

Petakan Pemangku Kepentingan Pemerintah

Langkah pertama adalah mengidentifikasi kementerian, regulator, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Pemetaan sebaiknya menjelaskan kewenangan setiap pihak, isu yang menjadi perhatian, serta bentuk komunikasi yang dibutuhkan.

Informasi tersebut membantu perusahaan menentukan prioritas hubungan dan menghindari pendekatan yang tidak relevan.

Susun Pesan Inti yang Selaras dengan Komunikasi Korporat

Perusahaan perlu menyusun pesan yang menjelaskan posisi, tanggung jawab, dan komitmennya secara konsisten.

Pesan untuk regulator dapat membutuhkan data teknis dan informasi kepatuhan. Sementara itu, pesan untuk masyarakat perlu menjelaskan dampak kegiatan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Seluruh pesan harus berlandaskan fakta yang sama agar tidak menimbulkan perbedaan informasi antarunit kerja.

Libatkan Legal, Corporate Communication, dan Manajemen

Public affairs membutuhkan koordinasi lintas fungsi.

Tim legal membantu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan. Corporate communication mengelola keselarasan pesan, sedangkan manajemen menentukan keputusan strategis organisasi.

Tim public affairs berperan menghubungkan kebutuhan komunikasi dengan perkembangan kebijakan dan kepentingan para pihak.

Untuk persoalan yang memiliki risiko besar, keterlibatan pimpinan perusahaan menjadi penting agar keputusan dapat diambil secara tepat.

FAQ Seputar Public Affairs

Apa Itu Public Affairs?

Public affairs adalah fungsi komunikasi strategis yang mengelola hubungan organisasi dengan pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan publik.

Apa Perbedaan Public Affairs dan Public Relations?

Public affairs lebih berfokus pada hubungan kebijakan dan pemangku kepentingan pemerintahan. Public relations memiliki cakupan lebih luas dalam pengelolaan reputasi serta hubungan organisasi dengan berbagai publik.

Apa Tugas Seorang Public Affairs Officer?

Tugasnya dapat mencakup pemantauan kebijakan, pemetaan pemangku kepentingan, penyiapan materi komunikasi, koordinasi pertemuan resmi, serta penyusunan laporan perkembangan isu.

Apakah Public Affairs Sama dengan Government Relations?

Keduanya berkaitan erat, tetapi tidak sepenuhnya sama. Government relations berfokus pada hubungan dengan lembaga pemerintahan. Public affairs dapat mencakup komunikasi dengan komunitas, asosiasi, dan kelompok lain yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Apakah Semua Perusahaan Membutuhkan Public Affairs?

Tidak semua perusahaan memerlukan divisi khusus. Kebutuhannya bergantung pada tingkat regulasi, risiko kebijakan, dan kompleksitas hubungan dengan pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Public affairs adalah fungsi strategis yang membantu perusahaan mengelola hubungan dengan pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan publik.

Berbeda dengan public relations yang memiliki cakupan reputasi dan komunikasi lebih luas, public affairs memberikan perhatian khusus pada hubungan kebijakan, kepentingan publik, dan keberlangsungan kegiatan organisasi.

Bagi perusahaan di Indonesia, fungsi ini semakin relevan ketika operasional berhubungan erat dengan regulasi, melibatkan banyak instansi, atau memiliki dampak terhadap masyarakat.

Pelaksanaannya membutuhkan pemahaman kebijakan, komunikasi yang konsisten, koordinasi lintas divisi, serta praktik yang transparan.

Public affairs yang efektif bukan hanya membantu perusahaan menyampaikan kepentingannya, tetapi juga memahami tanggung jawab dan dampak kegiatannya terhadap publik.

//
R u ready to Mark-your-thing? Just chat us!
๐Ÿ‘‹ Hi, how can I help?