Pernah melihat karyawan membagikan pencapaian perusahaan, kegiatan kantor, atau pengalaman bekerja melalui akun media sosial pribadinya? Aktivitas tersebut bisa menjadi bagian dari employee advocacy.
Bagi perusahaan, karyawan memiliki posisi yang menarik dalam membangun reputasi organisasi. Mereka mengenal budaya kerja, memahami produk, dan memiliki pengalaman langsung dengan aktivitas perusahaan. Ketika karyawan secara sukarela membagikan pengalaman atau informasi yang relevan, pesan perusahaan dapat menjangkau audiens di luar jaringan akun resmi brand.
Pendekatan ini semakin relevan bagi perusahaan yang ingin memperluas komunikasi secara organik. Namun, employee advocacy bukan sekadar meminta seluruh karyawan membagikan konten perusahaan. Program ini membutuhkan tujuan yang jelas, partisipasi sukarela, materi komunikasi yang tepat, serta pedoman yang menjaga kepercayaan dan tanggung jawab setiap individu.
Apa Itu Employee Advocacy?
Employee advocacy adalah keterlibatan karyawan dalam mendukung dan menyampaikan pesan, nilai, pengalaman, serta informasi positif mengenai organisasi kepada publik. Aktivitas ini dapat dilakukan melalui media sosial pribadi, percakapan profesional, komunitas industri, maupun interaksi langsung.
Dalam konteks komunikasi perusahaan, employee advocacy memanfaatkan jaringan personal karyawan untuk memperluas jangkauan informasi organisasi. Karyawan dapat membagikan pengumuman perusahaan, pencapaian tim, informasi produk, kegiatan sosial, atau pengalaman profesional mereka.
Salah satu karakter utama employee advocacy adalah kesukarelaan. Karyawan berpartisipasi karena memiliki keterikatan, kepercayaan, atau kebanggaan terhadap organisasi. Mereka bukan sekadar menjalankan instruksi untuk mempromosikan perusahaan.
Menurut kajian Laura De Kerpel dan Anneleen Van Kerckhove dalam Management Review Quarterly, employee advocacy merupakan bentuk promosi organisasi dan produk atau layanannya secara sukarela oleh tenaga kerja. Kajian tersebut meninjau 45 penelitian empiris untuk memahami faktor pendorong dan dampak perilaku employee advocacy.
Dalam praktiknya, program employee advocacy dapat mencakup beberapa aktivitas berikut:
- Membagikan berita dan pencapaian perusahaan melalui akun pribadi.
- Menceritakan pengalaman bekerja dan budaya organisasi.
- Membagikan informasi produk atau layanan berdasarkan pengetahuan pribadi.
- Memberikan komentar profesional mengenai perkembangan industri.
- Mengikuti kampanye komunikasi perusahaan secara sukarela.
- Merekomendasikan perusahaan sebagai tempat bekerja kepada jaringan profesional.
Employee advocacy juga berkaitan dengan stakeholder engagement. Karyawan merupakan stakeholder internal yang memiliki hubungan langsung dengan organisasi. Keterlibatan mereka dapat membantu membangun komunikasi yang lebih manusiawi antara perusahaan dan publik.
Manfaat Employee Advocacy bagi Perusahaan
Program employee advocacy dapat memberikan manfaat bagi komunikasi eksternal maupun hubungan internal perusahaan. Berikut tiga manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan program secara terarah.
Menjangkau Audiens Organik Lewat Kanal Pribadi Karyawan
Setiap karyawan memiliki jaringan sosial dan profesional yang berbeda. Ada yang terhubung dengan komunitas industri, pelanggan, rekan kerja dari perusahaan lain, hingga calon tenaga profesional.
Ketika mereka membagikan informasi perusahaan, pesan tersebut berpotensi menjangkau audiens yang belum mengikuti akun resmi brand.
Sebagai contoh, perusahaan teknologi meluncurkan produk baru. Tim pemasaran dapat mengunggah pengumuman melalui akun resmi perusahaan. Karyawan yang bekerja di bidang produk, teknologi, atau penjualan kemudian dapat membagikan informasi tersebut dengan tambahan perspektif masing-masing.
Jaringan personal karyawan membantu memperluas distribusi informasi secara organik. Perusahaan juga dapat menjangkau kelompok audiens yang lebih spesifik berdasarkan jaringan profesional setiap individu.
Membangun Kepercayaan Melalui Suara Personal
Komunikasi perusahaan sering kali menggunakan bahasa formal dan pesan yang telah disusun untuk kebutuhan publikasi. Sementara itu, karyawan dapat menyampaikan pengalaman secara lebih personal berdasarkan interaksi mereka dengan organisasi.
Misalnya, seorang karyawan membagikan pengalaman mengikuti program pengembangan kompetensi di tempat kerja. Cerita tersebut memberikan gambaran mengenai budaya belajar perusahaan melalui sudut pandang orang yang mengalaminya langsung.
Kepercayaan tidak otomatis muncul dari setiap unggahan karyawan. Namun, informasi yang disampaikan secara jujur dan berdasarkan pengalaman nyata dapat terasa lebih dekat bagi audiens dibandingkan pesan promosi yang sepenuhnya berasal dari akun perusahaan.
Meningkatkan Engagement dan Kebanggaan Karyawan
Employee advocacy juga dapat mendukung keterlibatan karyawan terhadap organisasi.
Ketika perusahaan memberikan ruang bagi karyawan untuk berbagi pengalaman, menyampaikan pendapat, dan mengenalkan hasil pekerjaan mereka, karyawan dapat merasa lebih dihargai.
Program yang berjalan dengan baik juga mendorong pemahaman terhadap visi dan nilai perusahaan. Karyawan memiliki kesempatan untuk mengenal aktivitas organisasi secara lebih luas, bukan hanya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Namun, perusahaan perlu menghindari tekanan untuk ikut berpartisipasi. Keterlibatan yang dipaksakan justru dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan mengurangi keaslian pesan.
Employee Advocacy vs Buzzer vs EGC
Employee advocacy, buzzer, dan Employee Generated Content (EGC) sering dikaitkan dengan aktivitas penyebaran informasi melalui media sosial. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dari sisi pelaku, hubungan dengan organisasi, dan tanggung jawab atas konten.
Berikut perbandingannya.
| Aspek | Employee Advocacy | Buzzer | Employee Generated Content |
| Pelaku | Karyawan organisasi | Individu atau kelompok yang mengamplifikasi pesan | Karyawan sebagai pembuat konten |
| Ikatan dengan perusahaan | Memiliki hubungan kerja atau organisasi | Dapat memiliki hubungan berbayar atau koordinasi kampanye | Berasal dari karyawan organisasi |
| Motivasi | Keterikatan, pengalaman, kebanggaan, atau partisipasi program | Umumnya menjalankan tujuan kampanye tertentu, termasuk berdasarkan kompensasi | Berbagi pengalaman, kreativitas, atau aktivitas kerja |
| Akuntabilitas | Memiliki tanggung jawab profesional dan mengikuti pedoman organisasi | Bergantung pada transparansi dan kesepakatan kampanye | Bertanggung jawab atas konten yang dibuat |
| Bentuk konten | Informasi perusahaan, pengalaman kerja, opini profesional | Pesan kampanye atau amplifikasi isu tertentu | Foto, video, cerita, dan pengalaman karyawan |
Apakah Employee Advocacy Sama dengan Buzzer?
Keduanya memang dapat melibatkan aktivitas penyebaran pesan melalui media sosial. Namun, employee advocacy dan buzzer tidak dapat dianggap sebagai hal yang sama.
Employee advocacy berangkat dari hubungan karyawan dengan organisasi. Partisipasinya idealnya bersifat sukarela dan didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, istilah buzzer di Indonesia umumnya digunakan untuk menyebut individu atau kelompok yang mengamplifikasi pesan tertentu secara terkoordinasi. Aktivitasnya dapat berkaitan dengan kampanye komersial maupun kepentingan lainnya.
Perbedaannya tidak cukup ditentukan dari jumlah akun yang membagikan pesan atau apakah konten tersebut berasal dari perusahaan. Ada beberapa aspek yang perlu diperiksa, seperti identitas pelaku, transparansi hubungan, sumber informasi, dan akuntabilitas pesan.
Contohnya, perusahaan mengumumkan program keberlanjutan. Seorang karyawan membagikan informasi tersebut karena terlibat langsung dalam program dan ingin menceritakan pengalamannya. Aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai employee advocacy.
Sebaliknya, jika perusahaan membayar pihak eksternal untuk menyebarkan pesan melalui banyak akun tanpa transparansi mengenai hubungan komersialnya, praktik tersebut lebih dekat dengan kampanye amplifikasi berbayar dan dapat menimbulkan persoalan kredibilitas.
Employee advocacy juga tidak berarti karyawan harus selalu memberikan komentar positif. Mereka tetap memiliki hak untuk menyampaikan pengalaman dan pendapat pribadi secara jujur.
Apa Perbedaan Employee Advocacy dan EGC?
Employee advocacy merupakan program atau perilaku advokasi yang dilakukan karyawan. EGC merupakan konten yang dibuat oleh karyawan.
Misalnya, perusahaan mengadakan kegiatan sosial. Seorang karyawan membuat video dokumentasi kegiatan tersebut untuk akun pribadinya. Video tersebut termasuk EGC.
Jika karyawan membagikan informasi perusahaan melalui jaringan pribadinya sebagai bagian dari keterlibatan dalam program advokasi, aktivitas tersebut menjadi bagian dari employee advocacy.
Keduanya dapat berjalan bersamaan. EGC dapat menjadi salah satu bentuk konten yang mendukung program employee advocacy, tetapi employee advocacy tidak selalu membutuhkan konten yang dibuat sendiri oleh karyawan.
Langkah Membangun Program Employee Advocacy
Perusahaan perlu membangun program employee advocacy dengan pendekatan yang terencana. Fokusnya bukan membuat sebanyak mungkin karyawan membagikan konten, melainkan menciptakan partisipasi yang relevan dan berkelanjutan.
Berikut lima langkah yang dapat diterapkan.
Tentukan Tujuan dan Pesan Inti
Program perlu memiliki tujuan yang jelas sebelum perusahaan mengajak karyawan berpartisipasi.
Apakah perusahaan ingin memperluas awareness, memperkuat reputasi, mendukung employer branding, memperkenalkan produk, atau meningkatkan jangkauan publikasi?
Tujuan tersebut akan menentukan jenis konten dan pendekatan komunikasi yang digunakan.
Misalnya, perusahaan ingin meningkatkan pengenalan sebagai tempat kerja yang mendukung pengembangan kompetensi. Pesan utama dapat berfokus pada program pelatihan, pengalaman karyawan, dan kesempatan pengembangan karier.
Pesan inti perlu konsisten, tetapi karyawan tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi dengan gaya komunikasi masing-masing.
Pilih Relawan dan Hindari Paksaan
Tidak semua karyawan memiliki minat atau kenyamanan untuk membagikan aktivitas pekerjaan melalui media sosial pribadi.
Perusahaan dapat memulai program dengan mengajak karyawan yang memang tertarik dan bersedia berpartisipasi.
Relawan dapat berasal dari berbagai departemen, seperti HR, pemasaran, teknologi, operasional, hingga manajemen. Keberagaman latar belakang membantu perusahaan menghadirkan perspektif yang lebih luas.
Pendekatan ini juga membantu perusahaan memahami kebutuhan peserta sebelum program diperluas ke kelompok yang lebih besar.
Latih dan Bekali Konten atau Materi
Karyawan membutuhkan dukungan agar dapat menyampaikan informasi perusahaan secara akurat dan percaya diri.
Perusahaan dapat menyediakan materi yang mudah digunakan, seperti:
- Informasi mengenai produk dan layanan.
- Foto dan video kegiatan perusahaan.
- Template visual untuk kebutuhan publikasi.
- Panduan menulis caption dan menyampaikan pesan.
- Data dan informasi resmi yang dapat dibagikan.
- Materi mengenai visi, misi, dan nilai perusahaan.
Pelatihan juga dapat mencakup cara berkomunikasi di media sosial, memahami audiens, serta membedakan informasi publik dan informasi internal.
Materi yang disediakan sebaiknya menjadi referensi, bukan naskah wajib yang harus disalin seluruhnya.
Sediakan Guideline dan Kepatuhan
Program employee advocacy membutuhkan pedoman agar aktivitas komunikasi tetap bertanggung jawab.
Guideline dapat mencakup aturan mengenai kerahasiaan perusahaan, perlindungan data pelanggan, penggunaan identitas brand, hak cipta, dan transparansi hubungan profesional.
Perusahaan juga perlu menjelaskan informasi apa yang boleh dibagikan dan apa yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.
Jika karyawan membagikan konten promosi atau memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan, hubungan tersebut perlu disampaikan secara transparan sesuai konteks dan ketentuan yang berlaku.
Pedoman ini bukan untuk mengatur seluruh pendapat pribadi karyawan. Tujuannya adalah memberikan batasan yang jelas agar partisipasi tidak menimbulkan risiko bagi individu maupun organisasi.
Berikan Apresiasi dan Ukur Kontribusi
Partisipasi karyawan perlu mendapatkan pengakuan yang wajar.
Perusahaan dapat memberikan apresiasi melalui pengakuan internal, kesempatan mengikuti pelatihan, atau penghargaan bagi peserta yang aktif memberikan kontribusi.
Evaluasi program juga perlu menggunakan indikator yang sesuai dengan tujuan awal.
Beberapa metrik yang dapat digunakan meliputi:
- Jumlah karyawan yang bersedia mengikuti program.
- Tingkat partisipasi dan konsistensi aktivitas.
- Jangkauan konten dari jaringan karyawan.
- Engagement pada unggahan peserta.
- Referral traffic menuju website perusahaan.
- Kualitas interaksi dan respons audiens.
Jumlah unggahan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Perusahaan juga perlu memperhatikan kualitas partisipasi dan pengalaman karyawan selama mengikuti program.
Studi Banding Program Employee Advocacy di Sektor Pemerintah dan Swasta
Program employee advocacy telah diterapkan di berbagai organisasi, termasuk instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Keduanya memiliki kebutuhan komunikasi dan karakteristik yang berbeda.
Program di Sektor Pemerintah
Salah satu contoh penerapan employee advocacy di Indonesia berasal dari Kementerian Keuangan.
Dalam artikel yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak pada November 2023, dijelaskan bahwa Kementerian Keuangan memperkenalkan program employee advocacy sejak 2022. Program tersebut melibatkan pegawai untuk membantu menyebarkan informasi mengenai kebijakan dan aktivitas organisasi melalui media sosial.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga pernah membahas perbedaan employee advocacy dan buzzer. Salah satu aspek yang ditekankan adalah sumber informasi yang valid, proses penugasan, dan akuntabilitas pegawai yang berpartisipasi.
Contoh ini memperlihatkan bagaimana instansi pemerintah dapat memanfaatkan jaringan pegawai untuk memperluas penyampaian informasi publik.
Program di Sektor Swasta
Perusahaan swasta memiliki pendekatan yang lebih beragam sesuai kebutuhan bisnis dan karakter organisasi.
Misalnya, perusahaan teknologi dapat melibatkan karyawan untuk membagikan inovasi produk, pengalaman bekerja, atau wawasan industri. Perusahaan konsultan dapat mendorong tenaga profesionalnya membagikan perspektif dan pengetahuan sesuai bidang keahlian masing-masing.
Program juga dapat dikembangkan untuk mendukung employer branding. Karyawan dapat menceritakan pengalaman mengikuti pelatihan, kegiatan internal, atau pencapaian profesional.
Perbedaan utamanya terletak pada tujuan komunikasi dan konteks organisasi. Instansi pemerintah cenderung berfokus pada penyebaran informasi kebijakan dan layanan publik, sedangkan perusahaan swasta dapat mengarahkan program pada reputasi brand, hubungan pelanggan, pengenalan produk, dan employer branding.
Namun, keduanya tetap membutuhkan informasi yang akurat, pedoman komunikasi, serta partisipasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi perusahaan swasta yang baru memulai, pendekatan yang realistis adalah membangun kelompok relawan kecil terlebih dahulu. Setelah mekanisme dan respons peserta dievaluasi, program dapat dikembangkan secara bertahap.


